Wednesday, 29 Nov 2023 - 07:16 Wita

Polemik Verifikasi Bakal Calon Ketua DKN dan Kerancuan-Kerancuan Pada Prosesnya

Diposting oleh: Muh Akhsan Suhardiman
Share

Dewan Kerja Nasional sesaat lagi berganti Nakhoda, Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Nusantara bersiap menyambut patron baru yang akan mengawal aspirasinya. Menuju perhelatan Musppanitra tentu melalui Dinamika yang besar, namun sebagai wadah pendidikan yang berlandaskan pembentukan karakter, itu semua harus kita lalui dengan mengedepankan nilai-nilai sakral organisasi dan tentu pedoman-pedoman yang harus kita taati dalam prosesnya.

Rabu, 27 September 2023. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengeluarkan Edaran tentang Hasil Verifikasi Bakal Calon Ketua DKN dan Wakil Ketua DKN. Edaran yang pada prosesnya terdapat beberapa kerancuan yang vital mengingat kaitannya akan berimplikasi pada 01 & 02 T/D 5 Tahun Kedepan. Melalui Kajian ini, beberapa poin yang menjadi catatan adalah :

  1. Secara De Jure, keberadaan Tim Verifikasi tidak mempunyai landasan aturan serta tidak terkonfirmasi pada PPDK 005 Tahun 2017, adapun Tim Verifikasi ini seyogyanya adalah produk Sidang Paripurna Nasional yang dibentuk berdasarkan kebutuhan, sehingga ada batasan-batasan yang harus ditaati dalam proses kerjanya. Sedangkan pada realita yang terjadi, Tim Verifikasi Bakal Calon Ketua dan Wakil Ketua DKN yang seharusnya hanya bertugas untuk memverifikasi berkas yang masuk, telah melampaui kewenangannya dengan menyampaikan secara umum berita acara yang seharusnya baru dilaporkan pada forum tertinggi musppanitra nasional untuk kemudian disepakati bersama secara paripurna oleh keterwakilan Dewan Kerja Daerah Se-Indonesia. Hal ini tentu menciderai proses dan pedoman yang menjadi acuan pembinaan Gerakan Pramuka. Juga dalam KBBI, definisi memverifikasi sangat jauh berbeda dengan menyeleksi.
  2. Pada salah satu poin berkas syarat Zulfahmi Barsah, terdapat keterangan tidak valid, ini menjadi tanda tanya karena indikator persyaratan tidak dijelaskan secara rinci sejak awal, menjadi pertanyaan pula apakah seluruh syarat berkas yang diterima oleh tim verifikasi telah melalui proses verifikasi faktual dengan memvalidasi langsung ke sumber berkas, dengan contoh BNN untuk Surat Keterangan Bebas Narkoba ataupun Kepolisian untuk SKCK serta Surat Keterangan Aktif Gugusdepan ??? Untuk UNM sendiri sebagai Gugusdepan dari Zulfahmi Barsah, telah dikonfirmasi tak pernah mendapat kontak dari Tim Verifikasi untuk memvalidasi SKU dan Surat Keterangan Aktif Gugusdepannya, sehingga bisa disimpulkan verifikasi faktual oleh tim verifikasi tidak berjalan secara menyeluruh dan dapat dinilai cacat secara prosedural.
  3. Poin yang paling fatal adalah tidak sinkronnya Hasil Sidang Paripurna Nasional Tahun 2023 dengan Surat Edaran Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 0868-00-N tentang Musppanitra Nasional, dimana seharusnya pada hasil Sidparnas yang telah disepakati bersama terdapat poin “Verifikasi dan Perbaikan Berkas Bakal Calon”, namun pada edaran poin “Perbaikan Berkas” tersebut dihilangkan. Hal ini tentu menciderai proses dinamika berdewan kerja serta mengkhianati hasil Sidparnas, tak adanya ruang perbaikan telah tak sejalan dengan prinsip-prinsip Gerakan Pramuka. Posisi Ketua DKN tentu bukan hal main-main, sehingga proses penjaringannya juga tak boleh main-main dengan melalui proses yang telah benar-benar matang.
  4. Proses Rapat Tim Verifikasi yang dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom tentu menimbulkan banyak celah dikarenakan berkas yang perlu diteliti dan diamati sebaik mungkin oleh seluruh tim verifikasi berbentuk Hardcopy. Karena agenda tersebut sangat vital, tentu kita berharap proses verifikasi yang sifatnya sangat kritis ini berjalan dengan steril tanpa adanya ruang sedikitpun bagi timbulnya opini-opini yang kontra produktif kedepannya.

Poin tersebut diatas tentu berangkat dari keresahan bersama, dan rilis kajian ini merupakan akumulasi yang dielaborasi melalui diskursus panjang dengan tujuan yang sebaik-baiknya. Musppanitra adalah forum terhormat, sehingga menyambutnya harus dengan sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai Kepramukaan yang kita cintai ini.

Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan